DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

PPID Pelaksana merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

INFORMASI BERKALA

Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan.
INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bila mana ada permintaan.
INFORMASI SERTA MERTA

Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan.
INFORMASI DIKECUALIKAN

informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

INFORMASI KANTOR

Jika anda memiliki pertanyaan seputar PPID Pelaksana, silahkan menghubungi kami. Harap menghubungi kontak yang tertera.

Nama Dinas:

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Lokasi:

Jl. Tentara Pelajar No.KM, Rw. I, Kliwonan, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54171

Call:

-

Jam Pelayanan:

08.00 - 15.00 WIB

Email:

STRUKTUR ORGANISASI

  • Informasi Belum Tersedia

    • SK PENETAPAN

  • Informasi Belum Tersedia

    • TUGAS DAN FUNGSI

    Tugas dan Tanggung Jawab PPID

    Tugas dan Tanggung Jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14 adalah:

    1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
    2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
    3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
    4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
    5. Pengujian konsekuensi;
    6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
    7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses; dan
    8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

    MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

  • Informasi Belum Tersedia

    • Frequently Asked Questions

    Frequently Asked Questions atau disingkat FAQ berarti pertanyaan yang sering diajukan, yang dirancang untuk menjawab pertanyaan terkait PPID Pelaksana.

    Informasi publik dapat diperoleh masing-masing badan publik yang menguasai informasi yang diminta. Untuk informasi yang tersedia setiap saat, badan publik wajib memberikan respon maksimal 17 hari kerja setelah permintaan informasi diterima. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala, badan publik wajib memberikan respon pada saat permintaan dilakukan. Sedangkan untuk informasi serta merta wajib diberikan secara cepat tanpa penundaan dan permintaan.

    Cepat artinya penyampaian informasi publik dilakukan secepat mungkin tanpa penundaan. Tepat waktu artinya penyampaian informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU KIP. Kami menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Biaya ringan artinya biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya yang wajar sesuai dengan harga umum. Misalnya: biaya foto copy pada umumnya 100 rupiah per lembar maka badan publik dapat mengenakan biaya standar tersebut. Cara sederhana artinya prosedur untuk mendapatkan informasi harus mudah, tidak menyulitkan, ada kejelasan yang bertanggungjawab terhadap pelayanan permohonan informasi publik, tempat pelayanan mudah informasi publik yang diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan kemudahan kepada setiap pemohon informasi termasuk mereka yang memilik kemampuan berbeda.Untuk menerapkan asas tersebut, maka badan publik juga harus memiliki SOP (Standard Operational Procedure).

    Setiap warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Tanggapan dari PPID berupa Pemberitahuan Tertulis akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi telah memenuhi persyaratan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.

    Layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin-Kamis dari pukul 08.00 – 15.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00 – 11.30 WIB.